Acara Debat Publik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang,Berlangsung Tertib,dan Aman

DEBAT : Pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang nomor urut 1, HBA-Henny dan paslon nomor urut 2, JM-Fai saat mengikuti debat pilkada pascaputusan MK di Ballroom The Sultan Convention Center Palembang, tadi malam (13/4).

PALEMBANG, OnlineSumselNews.com- Debat publik Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Empat Lawang tadi malam (13/4) berlangsung tiga segmen. Pertama, penampilan video profile pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1, H Budi Antoni Aljufri-Henny Verawati (HBA-Henny) dan nomor urut 2, H Joncik Muhammad-Arifa’i (JM-Fai).

Setelah itu, penyampaian visi dan misi masing-masing. Calon bupati nomor urut 1,HBA yang juga Bupati Empat Lawang periode 2008-2013 kembali menegaskan visi misi EMASS (Empat Lawang Maju, Aman, Sehat, dan Sejahtera). 

HBA menyoroti kondisi irigasi di Empat Lawang. “Irigasi yang kami bangun dengan lobian sampai ke pusat, dengan anggaran ratusan miliar tidak juga dimanfaatkan maksimal,” ungkapnya.

Lalu soal kerusakan infrastruktur. HBA juga menyinggung soal tunggakan BPJS Kesehatan yang belum dibayarkan Pemkab Empat Lawang. “Ini akan jadi prioritas kami, supaya warga bisa dapatkan layanan kesehatan optimal," tegas HBA. Semua tertuang dalam tujuh misi yang telah disusun.

Sedangkan JM kembali menegaskan visi MADANI. Singkatan dari Makmur, Aman, Damai, Agamis, Nasionalis, dan Indah. "Kami akan fokus meneruskan program MADANI Jilid 2. yakni keamanan, membangun desa, pertanian dan kesejahteraan masyarakat," imbuhnya. Menurutnya, pendidikan, kesehatan, irigasi hingga infrastruktur jadi prioritas ke depan. 

Terkait strategis paslon untuk perkuat komitmen kebangsaan generasi muda Empat Lawang yang 18 persenan pada rentang usia 15-24 tahun, JM-Fai menyatakan perlu diingatkan lagi dengan pendidikan sejarah perjuangan bangsa. Mengenalkan kembali para pahlawan dan menumbuhkan rasa cinta tanah air dan kebangsaan.

Sedang HBA berpendapat perlu ada wadah untuk pemuda di Empat Lawang dalam upaya memperkuat dan meningkatkan semangat kebangsaan.  Terkait strategi meningkatkan IPM Empat Lawang yang saat ini tumbuh 8,77  agar dapat akses lebih baik untuk meningkatkan pendapatan, kesehatan dan pendidikan, HBA menjelaskan salah satu upaya dengan membenahi pendidikan.

“Kami akan berikan beasiswa untuk siswa berprestasi, seragam dan perlengkapan sekolah gratis  untuk SD dan SMP. Lalu, memodernisasi sekolah, meningkatkan SDM guru, revitalisasi dan renovasi sekolah rusak, bangun ruang kelas baru, hingga sediakan internet di sekolah,” bebernya. Juga mendorong pemanfaatan dana desa untuk program pendidikan non formal. 

Sedangkan JM menegaskan, IPM 8,77 merupakan capaian lima tahun kepemimpinannya. Jauh meningkat dari saat HBA pernah memimpin Empat Lawang.  Namun, hal itu didebat HBA. “Harusnya IPM Empat Lawang bisa lebih dari 8,77. Saat ini dari 10 ribu hektar sawah, tinggal sekitar 4.000 hektar saja. Irigasi hancur, infrastruktur juga,” cetusnya.

Soal pembangunan yang berikan konbtrubiusi nyata serta minim dampak, JM menjelaskan, terlebih dahulu harus dianalisa potensi lokal yang ada. “Lalu buat kebijakan yang pas,”  imbuhnya.Nun, wabup nomor urut 1, Henny mempertanyakan apa kemajuan pembangunan di zaman JM. HBA menambahkan, proyek normalisasi justru dikeluhkan masyaakat. 

“Untuk pembangunan keamanan 76 persen masyarakat puas. Lalu, Gardu Induk (GI) yang mangkrak, sekarang Saling-Tebing Tinggi terang bendeang,” bebernya. Ditambahkan cawabup nomor urut 2, Arifa’i, dengan normalisasi, salah satu manfaat yang dirasakan yakni daerah yang dulu banjir sekaang tidak lagi banjir. 

Sedangkan terkait tata kelola keuangan, HBA menyatakan agar pengelolaan anggaran berjalan baik, harus dimulai dai perencanaan yang baik, transparan dan akuntabilitas, efisiensi, penguatan PAD dan APBD, serta perlunya pengelolaan utang yang bijak. Tidak seperti Empat Lawang saat ini, deficit sampai Rp200 miliaran, utang BPJS Kesehatan Rp38 miliar dan utang dengan bank juga ada.

“Masyarakat bisa mengawasi secara langsung dan tidak langsung. Juga BPK, DPRD, dan Inspektorat,” tutur dia. Namun, JM justru mengungkap data kalau selama 7 tahun HBA memimpin, tidak sekalipun meraih opini WTP. “Justru dua kali disclaimer dan sekali tidak bisa diopinikan,” bebernya.